LAMPUNG UTARA – Puluhan wartawan berunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Bupati Lampung Utara, Kamis (13/10/2022).
Wartawan menuntut Bupati membayarkan tunggakan media. Lalu mencopot Sekretaris DPRD, Kabag Umum DPRD, serta Kasubbag DPRD. Dalam aksinya, masa juga menuntut Sekwan menjelaskan secara transparan terkait penyerapan penyaluran anggaran dana media 2.1 miliar tahun 2022.
“ Jangan ada tebang pilih soal pembayaran untuk media, ” kata Defriwansah, salah satu wartawan dalam orasinya.
Sebelumnya diketahui bahwa anggaran langganan dan publikasi media di DPRD Lampung Utara berjumlah 2,1 miliar. Tapi pembayaran iklan, advertorial, dan langganan tidak dibayarkan.
Kepala badan Kesbangpol Lampung Utara Fadly Achmad saat menemui pengunjuk rasa mengatakan,
” Saya akan sampaikan aspirasinya ke Bupati atau wakil Bupati. ”
Setelah menyampaikan orasi di depan kantor Pemda Kabupaten Lampung Utara, masa kemudian beranjak ke kantor DPRD. Namun masa merasa janggal, sebab tidak satupun Anggota DPRD maupun staf sekretariat dewan yang berada di tempat. Padahal aksi itu dilangsungkan saat jam kerja, (09.48 WIB).
Unjuk rasa dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pengunjuk rasa disambut oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Roy Andika. Ia menerima berkas laporan dugaan tindak pidana korupsi anggaran media di sekretariat DPRD Lampung Utara.
Unjuk rasa diakhiri dengan audiensi di Polres Lampung Utara. Dalam audiensi tersebut, Kasat Intelkam Iptu Suhaili didampingi Kabag Ops Kompol Arjon, Tipikor Ipda Adi Wasito, serta KBO Sat Reskrim Ipda Joko, memastikan akan mengusut secara tuntas terhadap dugaan korupsi dana anggaran untuk media di sekretariat DPRD setempat.(rif)
About Author
