JAKARTA – Aliansi Masyarakat Tulungagung (Almasta) mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), di Jakarta, Senin (27/5/2024).
Kedatangan puluhan masyarakat tersebut dalam rangka mengantarkan surat tuntutan kepada Kemendagri melakukan evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Heru Suseno.
“ Kami bersama kawan-kawan dari Almasta hadir di kantor Kemendagri ini menyampaikan surat tuntunan yang poinnya mendesak agar Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno dicopot, ” ucap koordinator Aksi Almasta AR Sony.
“ Datang ke kantor Kemendagri ini sebenarnya lanjutan kami setelah menggelar aksi damai di halaman kantor Pemerintah kabupaten Tulungagung beberapa hari lalu agar segera menindaklanjuti dan mengevaluasi kinerja Pj Bupati Tulungagung, ” imbuhnya.
Menurut dia, delapan bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di Pemkab Tulungagung, ia menuding bahwasanya Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno dianggap telah gagal menjalankan amanah dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paranwansa dengan baik.
“ Terutama dalam menjaga stabilitas dan menciptakan kondusifitas di wilayah Kabupaten Tulungagung, ” ujarnya.
Sony lebih akrab disapa menambahkan ia menganggap selama menjabat di Kabupaten Tulungagung (Pj Bupati) kurang memiliki responsif terhadap permasalahan yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di masyarakat.
Salah satunya, sambung dia, terkait dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Tulungagung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang viral di media online menjadi perhatian Almasta.
“ Coba bisa dibuka di pemberitaan online di Tulungagung saat pelaksanaan Pilpres lalu itu seorang Pj Bupati Tulungagung terkesan tidak netral dalam bersikap, ” terangnya.
“ Bahkan, yang membuat kami semakin heran tatkala Pj Bupati Tulungagung justru memblokir nomor WhatsApp seorang wartawan, ” tandasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan Almasta semakin was-was terlebih sebentar lagi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024, dirinya justru khawatir sikap kurang responsif Pj Bupati Tulungagung dapat mempengaruhi stabilitas dan kondusifitas di Kabupaten Tulungagung.
“ Kami berharap Kemendagri RI segera melakukan evaluasi kinerja Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno atau pun menggantinya dengan segera mungkin, ” ujarnya.
Korlap Almasta Menam Maulana mengatakan hal serupa bahwasanya kedatangannya ke kantor Kemendagri menyerahkan surat tuntutan yang salah satu poinnya agar mendesak Pj Bupati Tulungagung segera dicopot.
Almasta, jelas dia, merupakan kelompok masyarakat yang beragam profesi baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun dari kawan-kawan dari awak media.
“ Ada 18 elemen yang tergabung dalam Almasta diantaranya Tim Media Alap-alap 9, PSM Lidra, LSM Tugu Lawang Nusantara, LPK RI, LSM GAKI, LSM LPKP2HI, AM 2 Kahuripan, LPKPK, LSM Pelita, LSM Bidik, Padepokan Ghoibi, Ormas KKPMP, WN 88, Tulungagung Eksplore, Koalisi Rakyat Bersatu (Karep), Masyarakat Cinta Tanah Air (Macita), LPP RI, dan terakhir Surya Majapahit,” papar Maulana lebih akrab disapa juga masih tercatat Ketua PSM Lidra Kabupaten Tulungagung itu.
“ Apabila surat tuntutan kami ini tidak ada tindaklanjutnya, maka kami akan menggelar Aksi Damai Almasta Jilid ke-2 dengan ribuan massa akan mengepung di Pendapo Kongas Arum Kusumaning Bongso, ” tukasnya.(red)
About Author
