SURABAYA – Menengok kembali wajah Kota Surabaya di sepanjang tahun 2022, DPRD Kota Surabaya memandang masih ada PR besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu soal moda transportasi massal untuk masyarakat umum.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Endy Suhadi, mengatakan, Kota Surabaya sebagai kota terbesar dan terpadat di Indonesia memerlukan moda transportasi umum modern yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat umum. Di samping mengurai kemacetan lalu lintas, masyarakat membutuhkan angkutan yang cepat, mudah dan murah.
“ Rencana Pemkot Surabaya untuk pengadaan feeder ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut. Tetapi harus diingat, pemerintah tidak hanya pengadaan saja, karena tujuannya untuk mengurai kemacetan, artinya bagaimana warga yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi, bisa beralih menggunakan transportasi umum atau feeder, ” tuturnya.
Endy menegaskan, dalam pengadaan feeder ini, harus memenuhi kriteria angkutan yang cepat, mudah, murah, aman dan nyaman, maka feeder itu akan dilengkapi dengan AC, juga CCTV.
“ Operasional feeder ini juga harus cepat, artinya warga yang mau naik feeder jangan sampai harus menunggu lama, maksimal 5- 10 menit, orang menunggu, feeder harus sudah siap. Kalau masih harus menunggu lama, orang tidak akan mau naik. Maka armada feeder harus cukup banyak supaya orang tidak perlu menunggu lama dan dapat mengisi seluruh rute di Kota Surabaya ini, ” terangnya.
Bila hal tersebut sudah bisa terpenuhi, Endy yakin masyarakat akan beralih memanfaatkan angkutan umum ketimbang menggunakan kendaraan pribadi.
Berkaca di negara maju seperti Jepang, masyarakat lebih memilih menggunakan angkutan umum untuk aktivitas mobilisasi setiap hari, pergi ke sekolah atau ke tempat kerja, berbelanja dan aktivitas sehari-hari lainnya. Hal ini, menurut Endy, karena angkutan umum yang ada sudah bisa memenuhi harapan warga, cepat, aman, nyaman dan murah. Di samping itu, pajak kendaraan pribadi juga sangat mahal.
“ Maka jika ingin Kota Surabaya makin maju, maka Pemkot harus benar-benar serius untuk menyediakan moda transportasi massal yang memadai, ” tegas Endy.
Endy juga mengingatkan agar Pemkot tidak lupa dengan keberadaan jasa angkutan online seperti Grab dan Gojek. “Mereka juga harus diajak duduk bersama untuk mencapai kesepahaman dalam menciptakan layanan moda transportasi, agar mereka tidak merasa penghasilannya terancam sehingga terjadi gejolak,” kata Ketua Fraksi Gerindra ini.
Selain itu, menurut Endy, Pemkot juga harus menyelesaikan soal terminal-terminal yang mangkrak.
“ Komisi C sudah kerap mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menangani terminal-terminal yang sepi itu. Kalau kemarin, Pemkot masih fokus menangani pandemi, saat ini penanganan ini jangan tertunda lagi. Masalah ini harus diselesaikan, jangan asal beralih ke feeder, ” tuturnya.
Diketahui, Pemkot Surabaya telah mengganggarkan pengadaan sebanyak 174 feeder di Surabaya, akan dilakukan bertahap, mulai 2023 hingga 2024, dengan rincian 36 unit di 2022, 67 unit di 2023 dan 71 unit di 2024. Sementara realisasi 36 feeder di 2023 nanti, terdiri atas 14 medium van, dan 38 micro bus.
Selain soal moda transportasi umum, warga kawasan Sukomanunggal ini juga mengatakan, Pemkot harus lebih tegas dalam menangani masalah parkir.
“ Masih banyak kawasan parkir di Surabaya ini yang dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, ” tutur Endy.
Penguasaan area parkir oleh sekelompok orang itu tentu berpotensi menimbulkan kebocoran dana.
“ Yang seharusnya disetorkan ke pihak Pemkot, bisa jadi yang diserahkan hanya separuhnya saja. Padahal retribusi parkir adalah potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar, ” tambahnya.
Diakui Endy, untuk menangani soal parkir ini memang tidak mudah. Namun Endy menyarankan, Pemkot bisa melibatkan pihak Satpol PP dan kepolisian, untuk penertiban penanganan area parkir ini. (endang)
About Author
